Inilah kami share Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dengan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah - Kami nagikan ini untuk diketahui oleh pihak-pihak yg berkepentingan dengan ada keterkaitannya masalah permendikbud ini.
 |
| Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah |
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : dst ...
Mengingat ; dst....
MEMUTUSKAN
Mneteapkan :
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yg dimaksud dengan:
- Kepala Sekolah adalah guru yg diberi tugas untuk memimpin dengan mengelola satuan pendidikan yg meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), ataupun Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
- Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dengan mengevaluasi peserta didik dengan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dengan pendidikan menengah.
- Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dengan keterampilan yg melekat dengan dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dengan sosial.
- Pendidikan dengan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dengan keterampilan dalam memimpin sekolah.
- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dengan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dengan sikap profesional Kepala Sekolah yg dilaksanakan berjenjang, bertahap, dengan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dengan supervisi kepada guru dengan tenaga kependidikan.
- Dinas Provinsi adalah dinas yg bertanggungjawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi.
- Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yg bertanggungjawab di bidang pendidikan di daerah kabupaten/kota.
- Sekolah Indonesia di Luar Negeri yg selanjutnya disebut SILN adalah satuan pendidikan dengan jalur formal yg diselenggarakan di luar negeri.
- Lembaga Pengembangan dengan Pemberdayaan Kepala Sekolah yg selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yg menangani pendidik dengan tenaga kependidikan.
- Kementerian adalah kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dengan pendidikan menengah.
- Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yg bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dengan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian.
- dst...
Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang Kepala Sekolah, Terkait wacana wajib mutasi kepsek yg sudah 8 tahun menjabat agar dipelajari Ketentuan Peralihan Bab XI pasal 21 huruf i...
Hanya kepala sekolah yg bertugas 8 tahun di sekolah pokok ataupun sekolah awal dilantik yg harus dimutasi, itupun masih ada jedah 2 tahun setelah permen diterbitkan...
Peraturan Menteri ini mulai berlaku dengan tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2020
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY
Selengkapnya lihat tanyang berikut ini.
Silahkan Download Filenya !!
Produk Hukum lainnya :
Penguatan Kempetensi Pengawas Sekolah / Madrasah dengan Kepala Sekolah
Juknis Penulisan / Pengisian Ijazah SMK Tahun 2020-Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah dengan Halaman Belakang Ijazah (revisi) 2020 / 2020
Unduh Struktur Kurikulum SMK / MAK (Perdirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2020 tanggal 7 Juni 2020)Diundangkan di Jakarta
dengan tanggal 9 April 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 486.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dengan Organisasi
Kementerian Pendidikan dengan Kebudayaan,
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
Tidak ada komentar:
Posting Komentar